Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila:
“Teori dan Implementasinya di
Pendidikan Menengah”[1]
Rino[2]
Universitas Negeri
Padang
Abstract: Pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah
terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi
klasik dan neoklasik, buku-buku teks ekonomi di sekolah lanjutan hanyalah
derivasi ajaran ekonomi neoklasik di perguruan tinggi yang “disederhanakan”
sesuai dengan taraf berpikir siswa. Indonesia sebagai negara yang memiliki
ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah
warisan budaya yang telah dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki
prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian
negara. Maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan
tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan
yang penting adalah menanamkan Pancasila kedalam lubuk hati setiap rakyat
Indonesia.
Kata Kunci: Pengembangan kurikulum Ekonomi Pancasila, Pendidikan
Menengah
Ekonomi adalah salah satu kajian dalam rumpun ilmu-ilmu sosial yang cukup
mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena membicarakan ekonomi tidak akan
dapat dipisahkan dari kehidupan baik secara makro maupun secara mikro. Dalam
tataran mikroekonomi yang lebih menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi
dalam ruang lingkup produksi, distribusi dan konsumsi, kebutuhan dan alat
pemuas kebutuhan serta upaya untuk memaksimalkan kepuasan dalam berbagai
keterbatasan, sedangkan dalam makro ekonomi lebih menitikberatkan pada
persoalan-persoalan pokok dalam perekonomian secara lebih luas dalam kehidupan
bernegara yaitu masalah pertumbuhan, pengangguran, inflasi dan neraca
pembayaran.
Oleh karena itu sangatlah wajar dan penting sekali ekonomi diajarkan
sebagai ilmu pada berbagai jenjang pendidikan di negara kita dari pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi yang diharapkan akan tertanam dalam diri peserta
didik pemahaman dan kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang terkait
dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan melaksanakanan aktifitas ekonomi itu
sendiri sesuai dengan bidang kehidupan yang dijalanainya.
Membicarakan pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat juga dilepaskan dari
sistem ekonomi yang berkembang didunia hari ini serta arah dan orientasi
kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Dua sitem ekonomi yang
cukup mendominasi dalam perekembangan dunia hari ini adalah sistem ekonomi
liberal yang diusung oleh Amerika Serikat dan Eropah serta sistem ekonomi
sosialis yang diusung oleh RRC dan Rusia, disamping itu beberapa negara di
kawasan timur tengah memakai sistem ekonomi islam, akan tetapi dalam
implementasi dan praktiknya pada berbagai negara memperlihatkan bahwa tidak ada
negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi liberal secara penuh karena
didalamnya ternyata juga ditemui adanya peran negara dengan sejumlah
kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai
intervensi untuk kepentingan nasional negara bersangkutan, begitu juga dengan
negara yang memakai sistem ekonomi sosialis seperti Cina dan Rusia dimana
kebebasan individu dan berusaha masih terbuka, namun tidak berarti ciri
masing-masingnya sebagai sistem ekonomi hilang sama sekali.
Indonesia sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar negara menamakan
diri sebagai negara yang memakai sistem ekonomi Pancasila, intisari Pancasila menurut Bung Karno (Irawan:2008) adalah gotong royong
atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik trisila yang diperas
dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme),
sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, Profesor Mubyarto (2003) mengartikan sistem ekonomi pancasila adalah:
sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila
sebagai ideologi bangsa yang mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong
royong, kekeluargaan) dan mengacu pada setiap silanya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga Negara
digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, sila kedua
Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional, sila ketiga Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi, sila keempat Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Defenisi ini secara tegas mengatakan bahwa bahwa nilai-nilai yang ada
dalam Pancasila adalah pedoman dan tolak ukur perilaku untuk menjalankan
aktifitas perekonomian baik secara makro maupun secara mikro sehingga tidak
boleh bertentangan dan bersebrangan dengan tatanan nilai yang sudah tertera
dalam Pancasila itu sendiri.
Pemikiran tentang ekonomi Pancasila adalah sebuah produk dan karya besar
dari para pendiri bangsa ini yang menggali dari nilai-nilai luhur kepribadian
bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan dengan kesepakatan bersama untuk
menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak ada tawar menawar lagi,
maka sudah seharusnya juga ekonomi Pancasila ini terlihat nyata dalam praktik
dan pengajaran ekonomi di negeri kita yang harus diajarkan dari pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi sehingga akan melahirkan manusia-manusia
pancasilais yang menjalankan aktifitas perekonomian Pancasila
Pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia
baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh
pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, buku-buku teks ekonomi di
sekolah lanjutan hanyalah derivasi ajaran ekonomi neoklasik di perguruan tinggi
yang “disederhanakan” sesuai dengan taraf berpikir siswa. Salah satu
“kelemahan” mendasar ajaran ekonomi Neoklasik adalah terlalu “bias” kepada
pengusaha (besar).
Materi ekonomi yang diajarkan dalam
ekonomi Neoklasik adalah materi-materi yang berpijak pada keyakinan manusia
sebagai homo economicus, yang selalu
mengejar self interest secara
efisien. Efisiensi ekonomi dianggap hanya terwujud melalui maksimisasi profit
dan minimisasi biaya. Demikian pula halnya, efisensi dipercaya hanya dapat
dicapai melalui persaingan pasar (pasar bebas), sehingga ajaran yang
ditonjolkan adalah persaingan (kompetitivisme), dan bukannya kerja sama atau
kooperasi. Hal ini juga menampakkan kekeliruan ajaran ekonomi Neoklasik yang
terlalu mengagung-agungkan “pasar”, dengan melupakan aspek kelembagaan
sosial-budaya, politik, dan ideologi “gotong royong” yang dianut Indonesia.
Kita akan
kesulitan mencari buku teks ekonomi yang memuat bahasan mengenai keadilan
ekonomi (sosial), termasuk diantaranya bahasan kemiskinan dan ketimpangan yang
dialami sedikitnya 35 juta pelaku ekonomi rakyat di Indonesia. Hal ini karena adanya
anggapan bahwa keadilan bukanlah masalah dalam ilmu ekonomi, melainkan sudah
masuk wilayah hukum ataupun politik. Jadi mudah dipahami apabila bahasan
mengenai ekonomi rakyat “dihindari” dalam buku ajar ekonomi. Padahal lebih dari
90% pelaku usaha kita adalah ekonomi rakyat, yang berkecimpung dalam usaha
berskala mikro, kecil, dan menengah
Selama ini
materi-materi ajar ekonomi di sekolah lanjutan banyak “dipasok” oleh perguruan
tinggi (fakultas ekonomi), sehingga ajaran ekonomi yang dipelajari relatif
sama. Namun, ada perbedaan yang cukup esensial dalam aspek metodologi
pengajaran di sekolah lanjutan dan Pendidikan Tinggi. Jika pengajaran ekonomi
di perguruan tinggi banyak dikritik karena menekankan pada metode (analisis)
deduktif saja tanpa banyak melakukan penelitian ke lapangan (induktif), maka di
sekolah lanjutan sudah mulai dikembangkan penelitian lapangan sebagai
alternatif metode pengajaran. Di samping itu, guru-guru sekolah lanjutan
nampaknya “fleksibel” dalam mengajarkan ilmu ekonomi yang lebih riil (real-life economy) kepada siswanya
Pun dalam
kehidupan yang lebih luas praktek pengaturan perekonomian negara
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa
ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital
liberal, lahirnya kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan
dan ahli ekonomi yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang
banyak menamatkan studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama
Amerika, menurut Mubyarto pada masa era orde banyak teknokrat-teknokrat dari
Universitas Indonesia yang diangkat menjadi menteri terutama pada beberapa pos
strategis dibidang perekonomian sehingga melahirkan julukan baru bagi Fakultas
Ekonomi UI ini sebagai Fakultas yang mengajarkan paham liberal.
Nasution (2008)
juga menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di Kampus maupun
sekolah merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi barat,
tepatnya ilmu ekonomi neoklasik, baik moneterist maupun keynesian dan
pengajaran ekonomi ini menjadi doktrin sehingga dalam praktiknya ekonomi pasar
yang dilandasi oleh faham neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktifitas ekonomi
di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen maupun pengambil
kebijakan.
Pengajaran
ekonomi klasik dan neoklasik khususnya di Indonesia tidaklah dapat disalahkan
karena disatu sisi sebagai negara berkembang yang ingin melakukan akselerasi
dalam pembangunan harus melakukan berbagai terobosan dan mengadospi berbagai
kemajuan dari perkembangan dunia yang ada. Akan tetapi semangat untuk mengikuti
kemajuan dan perkembangan dengan mengadospinya secara mentah-mentah tanpa
adanya proses seleksi dan kesepkatan secara nasional yang mempertimbangkan
berbagai aspek adalah sesuatu tindakan yag sangat keliru. Sistem ekonomi
liberal kapitalis yang lahir dan berkembang di negara asalnya merupakan wujud
yang sesuai dengan karaktersistik bangsa Amerika sekaligus merupakan jelmaan
dari negara Amarika yang menganut ideologi liberalisme, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang ditempuh Amerika juga merupakan wujud nyata dari idelogi
liberalisme yang sangat sesuai dengan bangsa Amerika.
Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila dengan
nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah warisan budaya yang telah
dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki prinsip-prinsip dasar dan
asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian negara. Maka sudah seharusnya Pancasila
dijadikan sebagai landasan pokok dan tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk
kepentingan bangsa dan negara dan yang penting adalah menanamkan Pancasila
kedalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia.
Pengajaran ekonomi yang ada sekarang ternyata sangat menjauh dari
nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan terjadi pergeseran yang lebih memilih
pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik sebagai yang utama dalam pengajarannya.
Sri Edi Swasono memaparkan sembilan kekeliuran pengajaran ekonomi di Indonesia
khsusnya di perguruan tinggi yaitu (1) Pengajaran ilmu ekonomi saat ini belum
mampu melepaskan diri dari pemikiran neoklasikal (2) Pengajaran ilmu ekonomi
menyandarkan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya (3) Pengajaran
ekonomi di kampus-kampus sejak semula telah kita awali dengan paham market fundamentalism (4) Telah diakui
adanya apa yang disebut micro-macro ills
(atau micro-macro rifts) (5)
Pengajaran ilmu ekonomi kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi
komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme (6) Pengajaran ilmu
ekonomi sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara prinsip-prinsip ekonomi dan hukum-hukum ekonomi (7) Pelajaran ilmu
ekonomi di sekolah-sekolah menengah kita, yang tidak saja sepenuhnya menjiplak
kekeliruan yang terjadi di kampus-kampus (8) Pengajaran ilmu ekonomi banyak
mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif (9) di
ruang-ruang kelas globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita
untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia
Kekeliruan besar ini sudah saatnya kita sadari
khususnya para pengajar ekonomi pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia
karena kesalahan fatal yang dilakukan ini akan berdampak luas terhadap masa
depan bangsa kita pada masa depan karena generasi hari ini adalah aset penting
yang akan melajutkan tonggak estafet perjuangan bangsa, maka dipandang perlu
untuk menyusun dan merekonstruksikan kurikulum ekonomi Pancasila yang akan
diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan di negara kita mulai pendidikan
dasar hingga pendidikan tinggi, dalam hal ini penulis mencoba menawarkan
pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Pancasila pada level pendidikan
menengah.
Tulisan ini berupaya menggali sejauh mungkin urgensinya
ekonomi pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum di
pendidikan menengah, serta bagaimana melakukan pengembangan kurikulum ekonomi
Pancasila khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
Tinjauan Konseptual
Ekonomi Pancasila
Istilah ekonomi Pancasila atau
Sistem Ekonomi Pancasila barangkali hanya dikenal di negara kita saja Indonesia
dan tidak akan ditemui di negara lain karena Pancasila sebagai dasar negara
hanya ada di Indonesia, namun dalam sistem ekonomi yang banyak di anut oleh
negara-negara di dunia tidak mengenal istilah Sistem Ekonomi Pancasila sebagai
salah satu dari sistem ekonomi yang ada, hanya ada sistem ekonomi liberal,
sosialis, islam.
Walapun tidak dalam kelompok sistem
ekonomi yang dikenal secara luas, sistem ekonomi Pancasila tetap eksis dan
dapat diterima secara luas oleh bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang ada
dalam system ekonomi Pancasila adalah praktik-praktik perekonomian yang telah
dilakukanb dan menjadi bahagian penting dari aktifitas ekonomi bangsa Indonesia
yang telah berjalan sejak dulu dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Menurut Profesor Mubyarto
(Raharjo:2004) dari impresi penelitiannya yang amat luas menegaskan bahwa
praktek Ekonomi Pancasila (Pancasila in
action) dengan mudah dapat dijumpai dan dikenal dimana-mana di seluruh
Indonesia seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), julo-julo, simpan pinjam,
gotong royong, pasar tradisional, bahkan ada diantara aktifitas perekonomian
itu yang telah berorientasi ekspor seperti kerajinan tangan dan kulit yang telah
merambah pasar luar negeri, oleh karena itu semakin jelas bahwa ekonomi
Pancasila adalah jiwa dan karakter bangsa Indonesia yang menjadi kepribadian
bangsa Indonesia dengan nilai-nilai luhur sebagai karaktersitiknya. Memahami
ekonomi Pancasila tidaklah sulit karena pada hakekatnya dikembalikan pada
sila-sila yang lima
yang ada dalam Pancasila itu sendiri
Mubyarto (2003) mengeksplanasikan tentang
ekonomi pancasila sebagai berikut; Pertama
Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan
ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral
Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme
(kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi
seluruh rakyat. Kedua Intisari
Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan,
sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah
Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.
Ketiga Sistem Ekonomi Pancasila
berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan
masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi
rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan
kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang
melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh
semua warga masyarakat.
Keempat Sistem ekonomi pancasila
merupakan sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila sebagai ideologi bangsa
yang mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) dan
mengacu pada setiap silanya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku
setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, sila kedua Kemanusiaan yang
adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional, sila ketiga Persatuan
Indonesia: Nasionalisme ekonomi,
sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi
Ekonomi, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tinjauan Akademik Ekonomi Pancasila
Banyak perdebatan dan pertentangan
yang terjadi semenjak digulirkannya gagasan ekonomi Pancasila, perdebatan yang
terjadi seputar keragu-raguan ekonomi Pancasila dalam kontek keilmuannya.
Pendekatan ekonomi Pancasila sebagai sebuah displin ilmu menuntut tiga tahapan
pembahasan, pertama ontologis yaitu
keberadaan dan hakekatnya, kedua
epistemologis yaitu bagaimana memahami ekonomi Pancasila dan bagaimana cara
kerjanya, ketiga aksiologis yaitu
mempertahankan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan
ekonomi Pancasila (Raharjo, 2004), tiga landasan keilmuan ini kiranya masih
menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi ilmiah karena ekonomi Pancasila
secara keilmuan belum mengukuhkan diri dengan sejumlah persyaratan-persyaratan
ideal yang dibutuhkan seperti teori-teori yang mendukungnya, sejarahnya,
prakteknya untuk dilaksanakan.
Akan tetapi keraguan ini dijawab
sendiri oleh Raharjo bahwa gagasan ekonomi pancasila adalah sesuatu yang sah
dan logis karena ekonomi Pancasila merupakan kombinasi declaration of independence dan manifesto
komunis yang pada intinya adalah kombinasi tiga ideologi nasionalisme,
sosialisme dan demokrasi. Keraguan terhadap Ekonomi Pancasila sebagai sebuah
ilmu telah muncul semenjak digulirkannya gagasan tentang ekonomi Pancasila
dalam berbagai diskusi dan seminar yang dikemukakan oleh Mubyarto tahun 1982,
banyak ekonom saat itu menilai bahwa yang ada di dunia hanya teori ekonomi
kapitalis bahwa sosialis pun dianggap tidak ada dan apalagi ekonomi Pancasila
karena sudut pandang mereka saat itu hanya melihat secara kasat mata dan
perkembangan teori ekonomi pada saat itu.
Apabila perdebatan tentang ekonomi
Pancasila sebagai ilmu yang bisa diterima tetap dilanjutkan akan sangat menyita
waktu dan energi karena memahami ekonomi Pancasila tidak sesulit kita melahirkan
sebuah ilmu, memahami ekonomi Pancasila adalah mengembalikan ilmu ekonomi
sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, dan bermoral, serta punya ciri
lokalitas, maka adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama terutama para
ilmuan di negeri ini untuk menggali dan memperkenalkan ekonomi pancasila
sebagai sistem ekonomi alternatif dunia di tengah keterpurukan sistem
liberalisme kapitalisme, alangkah lebih mulia jika perdebatan kita adalah
bagaimana melahirkan ide ini sebagai sebuah pekerjaan besar para ilmuan dari
pada hanya mempedebatkan dari sisi lain yang akan semakin melemahkan semangat,
kalau kita telusuri sejarah kelahiran system ekonomi baik liberal maupun
sosialis juga tidak terlepas dari perdebatan sengit akan tetapi keinginan untuk
menggali dan menghadrikan sebuah solusi melahirkan sebuah kajsian lengkap dan
sempurna dari sisi keilmuan tentang sistem liberal dan sosialis yang ada
sekarang ini, maka tentunya ekonomi pancasila pun dapat dilakukan hal yang sama
sehingga menjadi lebih dapat diterima dengan kajian keilmuan dan penelitian
yang mendalam yang dilakukan oleh para ahli di Indonesia
Tinjauan Historis Ekonomi Pancasila
Secara
historis ekonomi pancasila sudah menjadi bahagian tersendiri dalam aktifitas
perekonomian bangsa Indonesia yang telah turun temurun, praktek-praktek
perekonomian rakyat yang berjalan selama ini seperti kerajinan kecil dan rumah
tangga, simpan pinjam dan saling tenggang, koperasi, pasar tradisional, dan
sejumlah aktifitas perekonomian lainnya yang banyak dijumpai di daerah pedesaan
merupakan bukti fisik yang mengindikasikan eksistensi ekonomi kerakyatan.
Sehingga
istilah ekonomi Pancasila sering disebut juga dengan ekonomi kerakyatan yaitu
ekonomi berbasis rakyat dari oleh dan untuk rakyat, Mubyarto (2002) menjelaskan
bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang
berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan
pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.
Sebuah
analisis menarik yang dikemukakan oleh Boeke tahun 1930 tentang adanya ekonomi dualistic yang merupakan disertasi yang
dibuatnya pada tahun 1910 yang mencermati keberadaan ekonomi di Indonesia dalam
pandangannya Boeke mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem ekonomi
yang berjalan secara terpisah, di satu sisi system ekonomi kapitalis berjalan
sendiri yang dipraktikkan oleh Belanda sementara disisi lain system ekonomi
tradisional juga berjalan sendiri, artinya dalam sebuah negara memumgkinkan
akan berjalannya dua buah system ekonomi yang dipraktekkan secara berbeda dan
sangat berlawanan tadi dan pada akhirnya tetap tidak akan ada penyatuan karena
sangat sulit mencari titik temu dan persamaanya seperti sulitnya menyatukan air
dan minyak dalam satu bejana yang akan selalu sia-sia, perjalanan panjang
bangsa kita nampaknya sesuai dengan teori dualistic
yang dikemukakan oleh Boeke tadi dan pada akhirnya ekonomi yang dijalankan
secara tradisional oleh rakyat Indonesia tetap menjadi pilihan yang sesuai
dengan keinginan dari rakyat secara keseluruhan.
Tinjauan Ideologis Politik Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi Pancasila tidak terlepas dari sisi
ideologis dan kebijakan politis negara kita terutama situasi yang berkembang
saat itu. Setelah perang dunia kedua usai situasi dunia
memasuki babak baru dalam sebuah era kompetisi dan persaingan yang tidak sehat
terutama antara dua negara yang mencap dirinya sebagai negara besar dan
memiliki pengaruh luas dan besar di dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang
menjadi sekutu dalam perang dunia pertama dan kedua terlibat persaingan yang
sengit dalam menanamkan pengaruhnya di dunia, sering kali dua negara ini
terlibat dalam pertikaian-pertiakain dalam memperebutkan daerah-daerah
pengaruhnya, sehingga muncul dalam sebutan blok barat dan blok timur yang
bersiteru dalam sebuah kancah perang dingin. Indonesia dan beberapa negara
lainnya pada saat itu berinisiatif untuk tidak meramaikan persaingan itu dengan
mendeklarasikan sebuah gerakan yang anti blok yang dikenal dengan gerakan non
blok yang prinsip perjuangannya disamping untuk tidak terlibat dalam
perseteruan antara dua blok juga ingin menciptakan sebuah kontelasi politik
baru ditengah bipolarisasi kekuatan dunia yang berada dalam kekuatan barat dan
timur.
Kiranya
secara idelogis ekonomi Pancasila menjadi sebuah posisi dan nilai tawar
strategis yang mencerminkan sikap, watak dan karakter bangsa Indonesia, Profesor. Mubyarto
(1990;102) menyatakan bahwa ideologis pancasila menginginkan keseimbangan antara
hidup sebagai peribadi dan anggota masyarakat serta antara materi dan rohani
yang berarti ekonomi Pancasila memandang manusia tidak hanya dilihat dari satu
segi saja akan tetapi bulat dan utuh sebagai manusia yang utuh dalam berpikir,
bertingkah laku dan berbuat yang tidak hanya didasarkan pada rangsangan ekonmi
saja akan tetapi juga memperhatikan rangsangan-rangsangan sosial dan moral.
Dengan demikian filsafat ekonomi Pancasila sangat bertolak belakang dengan
nilai-nilai yang diusung oleh ekonomi liberal dan terpimpin, ekonomi liberal (free enterprise system) sangat
mengangungkan kebebasan individu dalam berusaha sehingga segala penghalang yang
akan menghambat kebebasan individu harus disingkirkan dan dalam rangka
pemenuhan pemenuhan kebutuhan bangsa dalam bidang ekonomi pemerintah hanya
bertindak sebagai polis saja yang mengawasi jalannya kegiatan dan kehidupan
perekonomian dan negara hanya akan turut campur tangan secara insidentil
bilaman terjadi gangguan pada proses mekanisme harga dalam mewujudkan alokasi
optimum sumber-sumber ekonomi, system ekonomi terpimpin yang hanya mengakui
peranan negara dalam menetukan aktifitas dan hajat hidup rakyat banyak sehingga
peran negara terlihat sangat dominan, diantara dua sistem ini kehadiran ekonomi
pancasila yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, kerjasama yang
juga tetap memberikan tempat yang proporsional kepada penguasa mengatur dan
melahirkan kebijakan-kebijakan yang juga diperuntukkan untuk kepentingan rakyat
sehingga dengan demikian ekonomi pancasila hadir sebagai ekonomi pertengah atau
ekonomi alternatif yang mencoba mengambil sisi-sisi positif dari kedua system
yang ada dan meminimalisir segala dampak yang akan berakibat merugikan
kepentingan rakyat.
Dalam
pandangan lain Bung Hatta (Swasono,1988:2) lebih cenderung mengatakan ekonomi
Pancasila adalah ekonomi sosialis religius dimana da tiga alasan kuat Bung
Hatta dengan pandangannya ini pertama
sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama dengan adanya etik agama yang
menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolongantara sesame manusia
dalam pergaulan hidup kedua
sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa berontak bangsa Indonesia
yang memperoleh pengakuan sangat tidak adil dari penjajah ketiga para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme
sebagai pandangan yang berdasarkan matrealisme dan mencari sumber-sumber
sosialime dalam masyarakat sendiri
Karaktersitik Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila sebagai sebuah
sistem ekonomi yang lahir di bumi Indonesia
sekaligus sebagai karakterstik bangsa Indonesia adalah menjadi ciri dan
karakterisitik utama dari system ekonomi ini. Aktifitas yang dijalankan oleh
masyarakat di Indonesia
secara konvensional yang kaya dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan juga
menjadi karaktersitik lain yang menjadikan sistem ekonomi Pancasila sangat unik
dan berbeda dengan sistem liberal dan sosialis. Mubyarto (1990:53) merincikan
lima ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu pertama roda perekonomian digerakkan oleh
rangsangan ekonomi, sosial dan moral, kedua
kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan kemerataan social (egalitarianisme) sesuai asas-asas
kemanusiaan ketiga perioritas
kebijakan ekonomi adalah penciptaan kebijakan ekonomi nasional yang tangguh
yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi keempat koperasi merupakan sokoguru
perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama kelima adanya imbangan yang jelas dan
tegas antara perencanaan ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam
pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial
Irawan (2008) menyebutkan lima ciri-ciri
utama yang merupakan karakteristik yang membedakannya dengan sistem yang lain
yaitu pertama yang menguasai hajat
hidup orang banyak adalah negara / pemerintah, contoh hajad hidup orang banyak
yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan
lain sebagainya, kedua peran negara
adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta
yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi
sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni
pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling
mendukung, ketiga masyarakat adalah
bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua
serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat, keempat modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena
didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia, kelima dalam sistem ekonomi Pancasila perekonomian liberal maupun komando
harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta
mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu
terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang
berkaitan.
Ekonomi Pancasila sebagai
Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi
pancasila secara sederhana disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan
pengendalian pemerintah atau“ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada
istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu
“sistem ekonomi campuran”, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan
sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga yang mendekati sistem ekonomi
Inggris atau Negara-ngara Eropa barat yang lazim disebut dengan negara
kesejahteraan(welfare state). Dalam praktiknya ekonomi Pancasila disebut
juga dengan ‘Ekonomi Kerakyatan’ karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang banyak
dijumpai terutama di daerah-daerah pedesaan seperti industri kecil dan
kerajinan rakyat, simpan pinjam tanpa bunga, pasar tradisional. Secara konsepsi
ekonomi kerakyatan tidak menebar ancaman kepada pengusaha dan pelaku ekonomi
dalam skala besar dan tidak pula mempertentangkan antara kelompok pengusaha dan
pekerja atau kaum buruh, atau antara kelompok kaya dengan orang miskin namun
ekonomi kerakyatan berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang santun dan
berkeadilan dan menjamin distribusi pendapatan secara merata sehingga keadilan
dan kesejahteraan dapat dinikmati semua golongan masyarakat
Secara
faktual ekonomi kerakyatan yang terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam
menghadapi krisis seharusnya memberi pelajaran kepada pemerintah dan
ekonom-ekonom kita untuk lebih serius lagi menjadikan penguatan peran ekonomi
rakyat sebagai agenda besar pembangunan ekonomi bangsa. Ketidakpercayaan
terhadap ekonomi rakyat, yang sebenarnya adalah wujud ketidakpercayaan diri (inferiority complex), merupakan kendala
bangsa kita untuk benar-benar dapat lepas dari ketergantungan ekonomi terhadap
negara/lembaga luar negeri seperti IMF. Hal ini pula yang mendorong lebih
dominannya kebijakan yang berorientasi pada merangsang masuknya investasi asing
dengan melupakan investasi yang telah dilakukan pelaku ekonomi rakyat dalam
skala kecil namun yang nilai totalnya sangat besar, berikut adalah beberapa
catatan-catatan penting perjalanan ekonomi rakyat dalam masa krisis ekonomi
beberapa waktu yang lalu:
1.
Berdasarkan sebuah survei yang
dilakukan pusat penelitian kependudukan UGM dengan RAND Coorporation Santa Monica tahun 1998 menyimpulkan bahwa krisis
ekonomi tahun 1997 tidak mempengaruhi kehidupan keluarga/perorangan di
Indonesia
2.
Penelitian lapangan tentang
Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) Juli-Desember 2000 pada
13 propinsi dengan 10.400 KK sebagai responden menemukan: pertama kesempatan kerja tidak menurun akan tetapi naik 4,2%, kedua 75% responden mengatakan tidak ada
penuruan kesejahteraan, ketiga 70% responden
mengatakan hidup memadai.
3.
Pertumbuhan ekonomi tahun 1998
adalah -13,7%, pada tahun 1997 adalah 4,9%, pada tahun 2002 naik menjadi 4,8%
dengan capital flight 10 Miliyar/tahun
4.
Pada masa krisis usaha-usaha
besar banyak yang berjatuhan dan gulung tikar sementara yang bertahan adalah
UKM dengan sumbangan sebesar 4,8%
Fakta-fakta
yang diungkapkan di atas merupakan bukti yang menunjukkan pada kita betapa
ekonomi kerakyatan mampu bertahan dan eksis ditengah krisis, mereka
seolah-seolah tidak melihat adanya sebuah krisis besar yang terjadi, walapun
ada usahanya mundur akan tetapi semangat persaudaraan dan kebersamaam mampu
menutupi dan menciptakan kondisi yang seimbang dalam masyarakat. Beberapa cara
yang dilakukan keluarga di daerah pedesaan sebagai kita menghadapi krisis
adalah pertama mengatur kembali
pengeluaran/belanja rumah tangga, kedua menitipkan
sebagian anggota keluarga pada keluarga yang mampu, ketiga pinjam meminjam tanpa bunga, keempat kerja lembur dan dibantu dengan anggota keluarga yang lain,
keempat menyimpan aset dalam bentuk
emas dan hewan ternak yang sewaktu-weaktu dapat dijual.
Pengembangan Kurikulum
Ekonomi Pancasila di Pendidikan Menengah (SMA dan MA)
Menyadari akan kelemahan dan berbagai
kritikan tajam yang dikemukakan oleh beberapa ekonom yang memiliki kepedulian
tinggi terhadap eksistensi ekonomi Pancasila untuk masa depan maka sangat mutlak
diperlukan upaya-upaya yang cepat dan tepat dalam untuk mengembangkan ekonomi
Pancasila untuk dijadikan sebagai sebuah displin ilmu dan ditanamkan melalui
pendidikan pada berbagai tingkat, jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia
mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pemahaman akan Pancasila
yang kita amati selama ini hanya terbatas pada memperkenalkan Pancasila sebagai
dasar negara dan dalam tingkatan pengatahuan saja. Sudah saatnya kesalahan ini
diperbaiki dengan tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai pengatahuan saja
akan tetapi lebih ditingkatkan pada tingkat pemahaman, pengamalan hingga muncul
kebanggan sebagai bangsa yang memiliki pancasila.
Kepentingan negara dalam menyusun sebuah
kurikulum pendidikan sangat lah tinggi sehingga tidak bisa diabaikan karena
menyangkut masa depan bangsa dan negara ke depan, akan tetapi perlu
digarisbawai bahwa kepentingan negara hendaknya tidak dibatasi dan dihalangi
oleh hanya ambisi politik dan kepentingan politik sesaat yang sifatnya hanya terbatas
pada masa kekuasaan tertentu, maka membicarakan kurikulum ekonomi Pancasila
adalah tidak hanya menyangkut kepentingan politik sesaat namun adalah masa
depan bangsa Indonesia dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila itu
sendiri. Kelly (2008:12) yang mengingatkan kita bahwa kepentingan pendidikan
dalam pencapaian tujuan-tujuan politis memiliki hubungan yang sangat erat. Namun kepentingan bangsa dan negara
tetaplah menjadi perioritas.
Oleh karena itu membicarakan pengembangan
kurikulum Ekonomi Pancasila tidak lagi berada dalam wilayah perdebatan politik
dan kepentingan sesaat akan tetapi secara luas adalah membicarakan kepentingan
nasional sehingga diperlukan langkah-langkah yang jelas serta kerjasama dari
berbagai elemen pemerintah dan masyarakat yang ada untuk mewujudkannya baik
pemerintah, pakar pendidikan, pengelola pendidikan, siswa, guru, LSM, ekonom,
media masa dan lain sebagainya. Semuanya diharapkan secara konstruktif
mrnyimgangkan ide, gagasannya untuk melahirkan model pengembangan kurikulum
ekonomi Pancasila.
Ada dua tawaran pokok terkait dengan
pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila pada jenjang pendidikan menengah yaitu
pertama menjadikan sebagai mata
pelajaran tersendiri yang dinamakan dengan mata pelajaran ekonomi Pancasila kedua memasukkan muatan ekonomi
Pancasila pada kurikulum ekonomi. Agaknya pilihan kedua lebih rasional
mengingat struktutur mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah telah
begitu padat maka muatan ekonomi Pancasila secara konsep hendaknya menjadi
pembahasan utama
Langkah awal memulai pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila
Pertanyaan yang akan muncul dengan ide
kurikulum ekonomi Pancasila ini dari mana kita memulainya?, dan pada jenjang
pendidikan apa kurikulum ekonomi pancasila dapat diajarkan secara menyeluruh?.
untuk memulainya pada tataran praktik dan keseharian pada hakekatnya bukanlah
perkara sulit karena sebagaimana yang telah diuraikan ekonomi pancasila sebagai
praktik ekonomi kerakyatan telah menjadi aktifitas dan rutinitas masyarakat
Indonesia, maka pengalaman secara kontektual ini ketika ditransmisikan dalam
bentuk kerangka kajian ilmu membutuhkan pemikiran yang matang sehingg dapat
dengan mudah mengimplementasikannya. Menurut hemat penulis jenjang pendidikan
menengah dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memulai pengajaran ekonomi
pancasila dengan beberapa alasan pertama
jenjang pendidikan menengah adalah jembatan yang akan mengahantarkan peserta
menuju kehidupan perkuliahan dimana peserta didik sudah mulai dididik dan
diarahkan kepada tingkatan berpikir menuju pendewasaan kedua secara khusus tawaran pelajaran ekonomi Pancasila dapat
dijadikan sebagai mata pelajaran khusus atau bahagian dari kajian ekonomi yang
dapat dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk pemahaman ekonomi Pancasila
secara hakikinya ketiga jenjang
pendidikan menengah dicirikan dengan peserta didik yang sudah dapat diajak
untuk berpikir dan menanamkan ide dasar untuk pembibitan watak dan perilakunya
Disamping itu hal yang cukup urgent juga yang harus dipikirkan oleh
guru dan pengembang kurikulum di sekolah khususnya pada jenjang pendidikan
menengah adalah mempersiapkan guru/staf pengajar yang berkompeten yang akan
mengajar ekonomi Pancasila sehingga ia mampu menggiring pemahaman siswa untuk
dapat memahami Ekonomi Pancasila secara benar disamping itu program refereshing bagi guru dan siswa untuk
mengupdate informasi tentang materi ekonomi pancasila dapat saja diperkaya
dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten baik dari kalangan akademisi
maupun dari parktisi atau dapat juga dengan mengikuti serta mengadakan berbagai
kegiatan seminar dan lokakarya serta studi observasi keberbagai tempat dan
lokasi dimana disana ada berbagai aktifitas ekonomi kerakyatan yang menjadi
inti dari ekonomi Pancasila
Pengembangan unsur-unsur (komponen) kurikulum ekonomi Pancasila
Komponen kurikulum ekonomi Pancasila
mengikuti pendapat dari beberapa ahli kurikulum yang telah diuraikan di atas
terdiri atas tujuan, isi, aktifitas dan evaluasi
Fungsi
Mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi, dengan cara mengenal
berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta
berlatih dalam memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan
masyarakat.
Tujuan
Tujuan mata pelajaran ekonomi di Sekolah Mengah
Atas dan Madrasah Aliyah adalah: (1) membekali siswa sejumlah konsep ekonomi
yang berkembang di dunia sehingg dapat mengetahui dan mengerti peristiwa dan
masalah ekonomi yang terjadi, (2) membekali siswa dengan sejumlah konsep
ekonomi Pancasila serta fenomena-fenomena praktik ekonomi Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari terutama yang terjadi di lingkungan setingkat
individu/rumah tangga, masyarakat dan negara. (3) menumbuhkan jiwa Pancasila
dalam diri siswa sehingga mampu berfikir, bersikap dan berprilaku pancasila
sebagai identiatas dalam melakukan aktifitas ekonomi. (4) menumbuhkan sikap dan
watak kemandirian dalam diri siswa sehingga mampu bersaing dalam lingkungan
global dengan tetap mempertahankan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia
yang ber Pancasila
Ruang Lingkup
Adapun
ruang lingkup pelajaran ekonomi di SMA dan MA secara rinci mencakup aspek-aspek
sebagai berikut: (1) sistem
Ekonomi Dunia, (2) sejarah perekonomian indonesia, (3) BUMN dan BUMS, (4) Perkoperasian, (5) Kewirausahaan, (6) pengelolaan
keuangan perusahaan
Standar Kompetensi Lintas Kurikulum
Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan
untuk belajar sepanjang hayat sebagai akumulasi kemampuan setelah seseorang
mempelajari berbagai kompetensi dasar yang dirumuskan setiap mata pelajaran.
Kompetensi Lintas Kurikulum tersebut dirumuskan
menjadi sembilan kompetensi sehingga siswa mampu: (1) memiliki keyakinan,
mempunyai hak, menjalankan kewajiban dan berperilaku sesuai dengan agama yang
dianutnya, serta menyadari bahwa setiap orang perlu saling menghargai dan merasa
aman, (2) menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan
mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang
lain, (3) memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep dan teknikteknik
numerik dan spasial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan
hubungan, (4) memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang
diperlukan dari berbagai sumber serta menilai kebermanfaatannya, (5) memahami
dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan
pengetahuan, keterampilan, dan nilainilai untuk mengambil keputusan yang tepat,
(6) memahami konteks budaya, geografi, dan sejarah, serta memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta
berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global, (7) berpartisipasi
dalam kegiatan kreatif di lingkungan untuk saling menghargai karya artistik,
budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan
kematangan pribadi menuju masyarakat beradab, (8) menunjukkan kemampuan
berpikir konsekuen, berpikir lateral,berpikir kritis, memperhitungkan peluang
dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, (9) menunjukkan
motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu
bekerja sama dengan orang lain.
Standar Kompetensi Bahan Kajian
Pertama. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan
generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk: (1) mengembangkan
sikap kritis dalam situasi sosial yang timbul sebagai akibat perbedaan yang ada
di masyarakat, (2) menentukan sikap terhadap proses perkembangan dan perubahan
sosial budaya, (3) menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat
multikultur.
Kedua. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan
generalisasi tentang manusia, tempat, dan lingkungan dan menerapkannya untuk:
(1) menganalisis proses kejadian, interaksi dan saling ketergantungan antara
gejala alam dan kehidupan di muka bumi dalam dimensi ruang dan waktu, (2) terampil
dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi geografis.
Ketiga. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan
generalisasi tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan dan menerapkannya untuk:
(1) berperilaku yang rasional dan manusiawi dalam memanfaatkan sumber daya
ekonomi, (2) menumbuhkan jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan dengan
semangat nasionalisme, (3) menganalisis sistem informasi keuangan
lembaga-lembaga ekonomi, (4) terampil dalam praktik usaha ekonomi sendiri.
Keempat. Kemampuan memahami fakta, konsep, dan
generalisasi tentang waktu, keberlanjutan dan perubahan dan menerapkannya
untuk: (1) menganalisis keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, dan
kejadian, (2) merekonstruksi masa lalu, memaknai masa kini, dan memprediksi
masa depan, (3) menghargai berbagai perbedaan serta keragaman sosial, kultural,
agama, etnis, dan politik dalam masyarakat dari pengalaman belajar peristiwa
sejarah,
Kelima. Kemampuan memahami dan menginternalisasi
sistem berbangsa dan bernegara dan menerapkannya untuk: (1) mewujudkan
persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) membiasakan untuk
mematuhi norma, menegakkan hukum,dan menjalankan peraturan, (3) berpartisipasi
dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi, melaksanakan, dan
menghargai HAM.
Standar Kompetensi Mata Pelajaran
Kompetensi mata pelajaran terdiri atas: (1) kemampuan
memahami konsep ekonomi Pancasila serta kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, (2) kemampuan memahami realitas ekonomi
kerakyatan serta solusi dan kebijakan dalam mengatasinya. (3) kemampuan memahami
perekonomian internasional, manajemen, pembangunan ekonomi, tenaga kerja,
wirausaha dan model pemecahan masalah ekonomi berdasarkan Pancasila.
Kompetensi
Dasar, Indikator dan Materi Pokok
Kelas
|
Standar Kompetensi
|
Kompetensi Dasar
|
Indikator
|
Cakupan Materi
|
X
|
Kemampuan memahami konsep ekonomi Pancasila serta
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
|
Kemampuan memahami konsep,
prinsip, sejarah, praktik ekonomi dunia
|
§ Memahami sejarah perekonomian Indonesia
dan dunia dari masa ke masa.
§ Memahami
sejarah pemikiran pakar-pakar ekonomi dunia dan pakar-pakar ekonomi
Indonesia secara seimbang.
§ Memahami
konsep pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran.
§ Menganalisis kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan
konsumsi, dan pola hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi.
§ Memahami dan melaksanakan pendekatan deduktif dan
induktif dalam proses belajar ekonomi.
§ Menganalisis peranan pemerintah dalam mewujudkan sistem
ekonomi yang efisien dan adil.
|
Sejarah perekonomian, sejarah pemikiran ekonomi, konsep
dasar permintaan dan penawaran, kegiatan ekonomi,pendekatan induktif dan
deduktif dalam ekonomi, konsep ekonomi pancasila
|
XI
|
Kemampuan memahami realiitas ekonomi kerakyatan serta
solusi dan kebijakan dalam mengatasinya
|
1.
Kemampuan memahami
konsep, prinsip, sejarah, praktik ekonomi Pancasila
2.
Kemampuan memahami
pendapatan nasional dan sistem keuangan negara
|
§ Memahami fakta, sumber, dan cara-cara mengatasi
kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
§ Menganalisis peran dan kekuatan ekonomi rakyat dan
koperasi dalam perekonomian nasional.
§ Memahami peranan modal dalam perekonomian rakyat, peran
sistem perbankan dan lembaga keuangan mikro.
§ Memahami metode perhitungan pendapatan nasional.
§ Memahami sistem keuangan negara, perpajakan,
dan sistem anggaran (APBN/APBD).
|
Kemiskinan, pengangguran, UKM dan koperasi, bank dan
lembaga keuangan, pendapatan nasional, APBN dan APBD
|
XII
|
Kemampuan memahami perekonomian internasional, ,
manajemen, pembangunan ekonomi, tenaga kerja, wirausaha dan model pemecahan
masalah ekonomi berdasarkan Pancasila.
1.
|
1.
Kemampuan memahami
konsep pembangunan dan kerjasama
internasional
2.
Kemampuan memahami
konsep wirausaha dan kiat-kiat melakukannya
3.
kemampuan memahami
konsep ekonomi Pancasila diantara sistem ekonomi yang ada
|
§ Memahami pengertian pembangunan nasional dan
pembangunan ekonomi.
§ Menganalisis perdagangan dan kerjasama internasional.
§ Menganalisis konsep, tujuan, manfaat, dan dampak
globalisasi terhadap ekonomi Indonesia.
§ Memahami peran dan prinsip-prinsip kewiraswastaan
(kewirausahaan) dalam pembangunan ekonomi. deduktif dan induktif dalam proses belajar ekonomi.
§ Memahami konsep sistem Ekonomi Pancasila dan
sistem-sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme.
§ Menganalisis peranan pemerintah dalam mewujudkan sistem
ekonomi yang efisien dan adil.
|
Pembangunan, kerjasama internasional, globalisasi,
wirausaha,ekonomi pancasila
|
Aktifitas Belajar
Untuk mendukung tercapainya tujuan yang
telah dirumuskan dalam kurikulum ekonomi Pancasila maka aktifitas pembelajaran
yang dipakai hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang empiris
artinya dengan mengundang keterlibatan siswwa secara penuh untuk dapat terlibat
dalam proses pembelajaran, disamping kegiatan pembelajaran yang bersifat tatap muka,
kegiatan lapangan dalam bentuk studi observasi terutama untuk materi-materi
yang sangat aplikatif akan menjadi lebih penting untuk dilakukan sehingga
diharapkan siswa tidak hanya paham dari sisi materi secara keseluruhan akan
tetapi hendaknya juga terbentuk pola pikir (mind
set) yang sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu. Disamping itu model
pembelajaran lain yang bisa dipergunakan apabila mengikuti pendapat Richard
Arends (2008) yaitu pertama model
pengajaran interaktif yang berpusat pada guru, terdiri atas (1) presentasi dan
penjelasan (2) pengajaran langsung (3) pengajaran konsep kedua model pengajaran interaktif yang berpusat pada siswa, terdiri
atas (1) coperative learning (2) problem based learning (3) diskusi kelas (4)
kombinasi berbagai model dan mendiferensiasikan pengajaran.
Disamping model pembelajaran lainnya juga
yang dapat dipakai ssuai dengan pendapat Print (1989) adalah (a) strategi ekspostori yaitu sebuah strategi yang
memperlihatkan arus informasi berlangsung dari sumber belajar kepada siswa, (b)
strategi interaktif yaitu strategi yang menghendaki adanya
pertukaran antara sumber belajar dengan siswa, (c) strategi small group teaching yaitu strategi yang
menitikberatkan pada partisipasi kelompok, (d) strategi inquiry teaching yaitu strategi yang melibatkan siswa dalam
pemecahan masalah, (e) strategi individualisation
yaitu strategi dengan melihat kemampuan siswa dalam menyelsaikan tugas yang
disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, (f) strategi models of reality yaitu strategi yang menyertakan siswa dalam
replikasi pada dunia nyata, (g) Strategi
model Reality yaitu strategi yang
menyertakan siswa, institusi diluar pendidikan dan sejumlah pengalaman belajar
Evaluasi Belajar
Pendekatan evaluasi hendaknya dengan
memadukan antara pendekatan proses dan pendekatan hasil. Dua pendekatan ini
sangat direkomendasikan agar dapat diktahui secara jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan pencapaian kompetensi yang telah diraih oleh siswa selama
proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi dengan pendekatan proses berarti
melakukan pengamatan secara mendetil untuk mendapatkan informasi yang autentik
terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa dalam memahami konsep ekonomi
Pancasila sedangkan evaluasi dengan pendekatan hasil dapat dilakukan dengan
mengadakan berbagai tes baik lisan maupun tertulis yang disesuaikan standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang telah durumuskan
Simpulan
Kurikulum Ekonomi Pancasila adalah upaya konkrit
yang dilakukan untuk menghadirkan sebuah pemahaman yang komplek sekaligus untuk
membentuk minset siswa akan dasar
falsafah negara yang dijadikan sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif antara
dua sistem yang ada saat ini.
Pentingnya pengembangan kurikulum ekonomi
Pancasila diberikan kepada peserta didik disamping untuk melestarikan warisan
budaya dan juga sebagai praktik ekonomi
yang berwawasan kerakyatan yang sangat dekat dengan aktifitas perekonomian
rakyat sehingga mampu menjembatani antara idealitas teori yang dipelajari
dengan realitas yang ada
Pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila meliputi
tujuan, isi, aktifitas dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu dan
sistematis sehingga dapat memenuhi tunutan keilmuan secara teoritisi dan
kebutuhan nasional secara idelogis politis
Pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila membutuhkan
segenap kreatifitas terutama oleh guru sebagai pengembang kurikulum sehingga
pendekatan yang dipakai mampu memenuhi aspek kogniti, afektif dan psikomotor
peserta didik
Pengembangan kurikulum Ekonomi Pancasila dapat
dilakukan dengan menciptakan sebuah mata pelajaran baru atau dengan tetap
menjadi bahagian dari mata pelajaran ekonomi namun diisi dengan muatan ekonomi
Pancasila secara proporsional
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arends, Richard. 2007. “learning to Teach”,
Avenue of the Americas New York, NY 10020: McGraw-Hill Companies, Inc 1221.
Brady,
Laurie.(1992). Curriculum Development (Thirfd Edition). Australia. Prentice
Hall
Hamalik, Oemar.(1989). Evaluasi Kurikulum. Bandung.
Remaja Rosdakarya
Hamalik, Oemar. (2006). Manajemen Implementasi Kurikulum:
Bagi Pengembang, Pengelola dan Pengawas. Bandung: SPS UPI.
Ibrahim
(1988). Inovasi Pendidikan. Depdikbud Dikti P2LPTK.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985).Jakarta. Balai
Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kelly,
A.V (2004). The Curriculum Theory and Practice Fifth Edition.London. Sage
Publications
Madjid,
Abdul. Swasno, Sri Edi (Eds) (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila.Jakarta. UI
Press
Mubyarto
(1987). Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan.Jakarta. LP3ES
Mulyasa,
Enco.(2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis. Bandung. Remaja Rosdakarya
Nasution,R (1993), Asas-asas Kurikulum, Bandung : Jamars
-----------. (2003), Kurikulum dan Pengajaran, Jakarta :
Bina Aksar
Print, Murray. (1993). Curriculum Development and Design. Australia.
Allen & Unwin
Rogers, Everett M. (1983). Diffusion
of Innovations. The Free Press. New York
Sanjaya,Wina. (2009). “Perencanaan dan Desain Sistem
Pembelajaran”, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
-----------. (2008). “Kurikulum dan Pembelajaran”, Jakarta.
Kencana Prenada Media Grup
-----------. (2007). Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung.
Sekolah Pascasarjana UPI
Siraj, Saedah. (2008). Kurikulum Masa Depan. Kuala
Lumpur. Universiti Malaya
Sukmadinata, Nana Syaodih.(2004). Pengembangan
Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Tyler,
R.W.(1949). Basic Principles of Curriculum and Instructions. Univ. Of Chicago Press.
Zais,
Robert S. (1976).Curriculum Principles and Foundation. London. Harper and Row
Internet
Chaeruman,Uwes.A.(2008).Difusi Inovasi Just
Theory [Ofline] http://www.teknologipendidikan.net/difusi-inovasi-just-theory.[19
September 2008]
Hutomo,MardiYatmo.(2008). Ekonomi Kerakyatan [Ofline] Tersedia: www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=401/...doc – [23 Oktober 2008]
Irawan, Doni . (2008). Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia [Ofline] Tersedia: images.zanikhan.multiply.com/attachment/0/SBdKgoKCtcAAFtBbY81/Ekonomi.doc?nmid=94632695 – [23 Oktober 2008]
Mubyarto.(2002).
Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi
[Ofline] Tersedia: http://www.ekonomirakyat.org/index6.php [1 september 2008]
Mubyarto.(2003).
Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
dalam Ekonomi Pancasila [Ofline] Tersedia: http://www.ekonomirakyat.org/index6.php
[1 september 2008]
Mubyarto.(2002).
Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan melalui
Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi [Ofline] Tersedia: http://www.ekonomirakyat.org/index6.php
[1 september 2008]
Mubyarto.(2003).
Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu
Berkoperasi [Ofline] Tersedia: http://www.ekonomirakyat.org/index6.php
[1 september 2008]
Mubyarto.(2007).Dengan
Ekonomi Pancasila Menyiasati Globalisasi [Ofline] Tersedia: http://persinggahan.wordpress.com/2007/03/20/dengan-ekonomi-pancasila-menyiasati-globalisasi/ [12 september 2008]
Mubyarto
dan Santoso (2007).Pendidikan Ekonomi Alternatif [Ofline] Tersedia: http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/pendidikan-ekonomi-alternatif.html
[23 Oktober 2008]
Nugroho.(2008). Bisakah
Ekonomi Pancasila Diwujudkan? (Renungan Mengiringi Kepergian Prof Mubyarto)
[Ofline]. Tersedia http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg02346.html [12 September 2008]
Raharjo,
dawam (2004). Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu[Ofline] Tersedia http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg02346.html [12 September 2008]
Santoso,
Awan.(2008). Ekonomi Pancasila Maju Terus [Ofline]. Tersedia http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/ekonomi-pancasila-maju-terus.html
[12 September 2008]
Santoso,Awan.(2005).Pendidikan Ekonomi Pancasila Another
Economics is Inevitable [Ofline]. Tersedia http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/pendidikan-ekonomi-pancasila-another.html [3 September 2008]
Skogen, Kjell. (1994). Inovasi untuk Inklusi Pengenalan terhadap
Proses Perubahan. Tersedia [Ofline] http://www.idp-europe.org/indonesia/buku-inklusi/pdf/17-Inovasi_Inklusi.pdf [30
Agustus 2008]
Swasono, Sri Edi (2008). Kemandirian
Ekonomi:Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat.
[Ofline]. Tersedia www.bappenas.go.id/.../&view=409/Sri-Edi%20Swasono.doc [3 September 2008]
Swasono, Sri Edi (2003). Kompetensi
dan Integrasi Sarjana Ekonomi. [Ofline]. Tersedia http://www.ekonomirakyat.org/index6.php [1
September 2008]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar